Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola hutan berkelanjutan dengan menjadikan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai landasan utama kebijakan kehutanan nasional.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, dalam sesi diskusi umum Forum Kehutanan PBB (United Nations Forum on Forests/UNFF) ke-20 di Markas Besar PBB, New York, Senin (6/5/2025) waktu setempat.
“Sejak Oktober 2024, arah pembangunan Indonesia dipandu oleh visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Dirjen Yanti dalam pidatonya.
Baca juga: Indonesia dan Norwegia Perkuat Kerja Sama Strategis Dukung Target FOLU Net Sink 2030
Sebagai bagian dari implementasi visi tersebut, Indonesia terus memperkuat kebijakan kehutanan untuk menjawab tantangan keberlanjutan. Di antaranya dengan mendorong pengelolaan hutan lestari yang mendukung ketahanan pangan dan energi, transisi dari pengelolaan berbasis kayu ke pendekatan berbasis ekosistem yang berpusat pada masyarakat melalui konsep multiusaha kehutanan, serta pencegahan kebakaran hutan dan kehilangan keanekaragaman hayati.
Dirjen Yanti juga menekankan pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan perhutanan sosial, serta pengakuan terhadap hutan adat guna menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Upaya ini menunjukkan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap tata kelola hutan yang berkelanjutan, melalui reformasi kebijakan, penegakan hukum yang kuat, serta pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif,” ujarnya.
Indonesia juga memandang tata kelola hutan berkelanjutan sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk melalui promosi perdagangan internasional hasil hutan seperti kayu, bambu, dan rotan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Upaya tersebut turut memperkuat pelaksanaan program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 sebagai peta jalan Indonesia menuju emisi nol bersih di sektor kehutanan dan tata guna lahan. Laksmi menyebut, keberhasilan program ini tercermin dari angka deforestasi terendah Indonesia dalam beberapa dekade terakhir pada periode 2021–2022.
Baca juga: BPDLH-BNI Kerja Sama Salurkan Dana Lingkungan Hidup Proyek FOLU Net Sink
“Manajemen hutan berkelanjutan yang didukung skema pembayaran berbasis hasil untuk pengurangan emisi, telah terbukti memberikan dampak nyata terhadap pencapaian Rencana Strategis PBB untuk Hutan 2017–2030,” tambahnya.
Dalam intervensi kedua yang disampaikan pada sesi lanjutan, Dirjen Yanti memaparkan kontribusi sukarela Indonesia melalui sejumlah program prioritas nasional.
Antara lain pembentukan gugus tugas percepatan perhutanan sosial dan dan hutan adat. Hingga saat ini, Indonesia telah mengakui sekitar 332.500 hektare hutan adat serta mendistribusikan akses perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare kepada sekitar 11.000 kelompok tani hutan, mencakup hampir 1,4 juta rumah tangga.
Model pengelolaan hutan di Indonesia, lanjutnya, kini telah bertransformasi menjadi pendekatan berbasis bentang alam yang mengintegrasikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi. Sistem perizinan kehutanan pun disederhanakan melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mencakup berbagai komoditas dalam satu izin.
Dirjen Yanti juga menyoroti tentang adanya Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai instrumen penting dalam mendukung pengelolaan hutan.
“Indonesia juga telah menerbitkan lebih dari 2,2 juta dokumen melalui SVLK hingga tahun 2025 untuk mendukung ekspor produk kayu yang berkelanjutan,” kata dia. Selain itu, Indonesia menetapkan 29,5 juta hektare hutan lindung dan 22,1 juta hektare hutan konservasi, termasuk 57 taman nasional.
Baca juga: Hutan Rakyat Simpan Karbon Tinggi, Potensial Jadi Solusi Mitigasi Perubahan Iklim
Untuk mendukung pembiayaan program kehutanan, Indonesia mengandalkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), termasuk peluncuran biodiversity window terbaru yang mengundang komunitas global untuk mendukung kegiatan berbasis keanekaragaman hayati.
“Perencanaan kehutanan nasional tetap sejalan dengan visi pemerintahan baru. Indonesia terus memperkuat tata kelola hutan melalui kebijakan baru, langkah korektif, dan penegakan hukum sebagai kontribusi terhadap Agenda 2030,” pungkas Dirjen Yanti.
Forum UNFF ke-20 meninjau kemajuan implementasi Rencana Strategis PBB untuk Hutan 2017–2030 (UNSPF), yang mencakup enam Tujuan Global Kehutanan (Global Forest Goals). Forum ini juga membahas kontribusi sukarela nasional, mekanisme pembiayaan, serta kolaborasi dengan mitra kunci dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Paris. ****