Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia sedang menjajaki untuk membuat Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan sejumlah lembaga pengembang sertifikasi kredit karbon internasional demi menggairahkan pasar karbon di Indonesia.
Diantara lembaga yang sedang dijajaki, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengungkapkan kesepakatan dengan ART Trees sulit untuk dicapai.
Berbicara pada diskusi bertajuk “Indonesia Climate Policy Outlook 2025” yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Kamis (20/2/2025), Diaz menjelaskan pemerintah saat ini mendorong pengembangan perdagangan karbon sebagai bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim.
Diantara yang dilakukan adalah meningkatkan suplai kredit karbon dengan mendorong pelaku aksi mitigasi melakukan pendaftaran ke Sistem registri Nasional (SRN) dan memperoleh Sertifikat Penurunan Emisi (SPE).
Sementara dari sisi demand, untuk meningkatkan permintaan pemerintah Indonesia sudah membuka perdagangan karbon internasional. “Dulunya belum sekarang sudah ada perubahan. Bisa jual-beli secara internasional,” kata Diaz.
Lebih lanjut Diaz mengungkapkan, agar permintaan semakin meningkat, pemerintah Indonesia menjajaki untuk menjalin kesepakatan saling pengakuan (MRA) dengan sejumlah lembaga pengembang sertifikasi kredit karbon internasional.
Diantara yang sudah terjalin adalah MRA dengan Jepang. Berdasarkan MRA tersebut, Indonesia dan Jepang akan mengakui sistem kredit karbon masing-masing yaitu SPE Indonesia dan Joint Crediting Mechanism Jepang.
“Itu kan sudah dilakukan sama Jepang dan itu kita pun juga lagi melakukan, mencoba untuk mencari partner-partner lain selain Jepang,” katanya.
Baca juga: Tagih Sisa Pembayaran Dana Karbon Bank Dunia, Kalimantan Timur Siapkan Pelaporan Safeguards
MRA Indonesia-Jepang diumumkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Azerbaijan pada akhir tahun lalu. Berdasarkan traktat iklim global Paris Agreement, MRA antara dua pihak bilateral diatur pada Pasal 6.2.
Diaz mengatakan, Indonesia terbuka dengan semua pihak untuk menjalin MRA. Tujuannya agar skema apapun yang diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan perdagangan karbon dapat dipenuhi.
Soal MRA, Diaz mengaku baru saja melakukan pertemuan dengan Verra. Sebelumnya pembicaraan dengan Gold Standard juga sudah dilakukan.
Baca juga: KLH Percepat Perdagangan Karbon Internasional, Menteri Hanif Sebut Soal Voluntary Market
“Jadi kita hari ini, tadi siang kita juga sudah ada percakapan dengan Verra. Dan kita sudah menjajaki dengan Gold Standard. Sebelum tahun baru yang lalu saya juga sudah bicara dengan ART Trees,” ungkap dia.
Menurut dia, dari sejumlah lembaga pengembang sertifikasi kredit karbon, sulit bagi Indonesia untuk mencapai kesepakatan dengan ART Trees. “ART Trees ini metodologinya agak berbeda. Untuk di Indonesia mungkin agak sulit karena dia Jurisdiction Based,” kata Diaz.
Pendekatan Yurisdiksi akan menjadikan satu bentang lahan dalam satu kewenangan secara menyeluruh masuk dalam kesepakatan perdagangan karbon. “Skema ART Trees Jurisdiction Based, rada susah kalau di situ ada banyak hak-hak lahan,” katanya. ***