Ecobiz.asia – Indonesia resmi meluncurkan program konservasi hutan dan lahan gambut berskala provinsi di Riau, yang bertujuan memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus mendukung pencapaian komitmen iklim nasional.
Inisiatif bertajuk Growing Resilience through Emissions Reductions, Community Empowerment and Ecosystem Restoration for a Nurturing Future atau GREEN for Riau ini didukung oleh Program UN-REDD dan didanai oleh Pemerintah Inggris.
Program ini akan dijalankan di Provinsi Riau, wilayah yang kaya akan hutan dan lahan gambut di Pulau Sumatra.
Baca juga: Sudah Buat Studi Kelayakan di Dua Lokasi, Perhutani Siap Masuki Bisnis Perdagangan Karbon
Riau diketahui memiliki cadangan karbon besar, namun juga menjadi salah satu provinsi yang paling terdampak oleh deforestasi dan degradasi lahan dalam tiga dekade terakhir.
“GREEN for Riau bertujuan untuk menerapkan standar internasional dan memperkuat keterlibatan sektor swasta,” ujar Gubernur Riau H. Abdul Wahid dalam peluncuran program, Kamis (8/5/2025).
Inisiatif ini akan memperkuat kesiapan Riau dalam skema REDD+ dengan meningkatkan tata kelola, transparansi, kapasitas teknis, serta kolaborasi multipihak.
Selain itu, program ini mendorong peran aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut, memperkuat ekonomi hijau, serta mendukung pembagian manfaat yang adil.
Baca juga: Hadapi Musim Kemarau, Kemenhut Surati Perusahaan yang Terindikasi Alami Kebakaran Hutan
GREEN for Riau juga ditujukan untuk membuka akses terhadap skema Results-Based Payments (RBP) melalui perencanaan yang inklusif, penguatan kapasitas, dan sistem pemantauan yang solid.
Dalam pelaksanaannya, Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) akan memberikan bantuan teknis.
Peluncuran program ini bertepatan dengan upaya percepatan Indonesia dalam memenuhi target Enhanced Nationally Determined Contributions (eNDC) di bawah Kesepakatan Paris, yakni mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen melalui upaya nasional, dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi pilar utama dalam pencapaian target tersebut, melalui kerangka seperti FOLU Net Sink 2030 dan Sistem Informasi Safeguard untuk REDD+.
Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Matthew Downing, menyebut program ini sebagai langkah penting dalam memperdalam Kemitraan Strategis Inggris-Indonesia.
“Saya menantikan kolaborasi yang lebih kuat dengan Indonesia dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan planet yang lebih layak huni bagi masyarakat kita,” ujarnya.
Baca juga: Norwegia Minati Kredit Karbon Indonesia, Lengkapi Skema RBC REDD+
Riau, dengan luas lahan gambut mencapai 4,9 juta hektare, telah kehilangan sekitar 2,8 juta hektare hutan sejak 1990 hingga 2020 akibat ekspansi pertanian, pembalakan liar, dan kebakaran hutan.
Kondisi ini tidak hanya meningkatkan emisi, tetapi juga mengganggu ekonomi lokal, memicu konflik lahan, serta meningkatkan risiko bencana.
“Riau adalah provinsi pertama di Indonesia yang mengadopsi standar pasar karbon hutan berintegritas tinggi untuk mengakses pembayaran berbasis hasil yang berintegritas,” kata Gita Sabharwal, Koordinator Residen PBB di Indonesia.
“Langkah ini dapat menjadi model transisi hijau bagi provinsi dan negara lain,” katanya. ***