Ecobiz.asia – Indonesia dan Inggris memperkuat kerja sama bilateral di sektor iklim dan lingkungan dengan menempatkan pengembangan pasar karbon sebagai salah satu prioritas utama.
Inggris melalui program UK PACT mengalokasikan dana sebesar £2,8 juta selama tiga tahun ke depan untuk mendukung peta jalan perdagangan karbon lintas sektor di Indonesia, termasuk penguatan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) dan sistem registri nasional yang kredibel dan transparan.
Dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Kamis (17/4/2025), kedua negara sepakat mempercepat penguatan sistem perdagangan karbon Indonesia guna mendukung target penurunan emisi dan transisi energi berkeadilan.
Baca juga: Menteri LH Ungkap Progres Revisi Perpres Perdagangan Karbon, Akomodasi Sertifikasi Voluntary
Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa pasar karbon menjadi instrumen penting dalam mencapai target puncak emisi pada 2030 dan netral karbon pada 2060 atau lebih cepat.
“Kami percaya, kerja sama internasional yang kuat adalah kunci untuk memastikan transisi energi yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menegaskan kembali komitmennya terhadap Paris Agreement, termasuk menjaga agar kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 derajat Celsius.
Baca juga: Pemerintah Siap Luncurkan GISCO, Sediakan Pembiayaan Dekarbonisasi Industri Manufaktur
Komitmen itu dituangkan dalam target Nationally Determined Contributions (NDC) masing-masing negara. Indonesia menjadikan sektor kehutanan dan energi sebagai pilar utama dalam mencapai target tersebut.
Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Iklim Inggris, Kerry McCarthy, menyepakati pembahasan lanjutan bertajuk High Integrity Carbon Market Opportunity yang akan digelar pada Mei 2025.
Forum ini diharapkan menjadi landasan bagi integrasi pasar karbon Indonesia dengan standar internasional.
Selain isu perdagangan karbon, kedua negara juga menyoroti pengelolaan sampah plastik dan konservasi keanekaragaman hayati. Inggris menyatakan dukungan terhadap pembaruan Rencana Aksi Nasional Polusi Plastik Indonesia dan penguatan platform Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP).
Dalam bidang biodiversitas, Pemerintah Inggris membuka peluang kerja sama dalam pendanaan, penguatan sistem monitoring hutan dan gambut, serta pengelolaan lanskap berkelanjutan.
Menutup pertemuan, kedua menteri menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
“Perlindungan lingkungan bukan hanya soal karbon offset, tetapi juga tentang menjaga keindahan dan kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang,” kata Menteri McCarthy.
Pertemuan ini menjadi pijakan strategis bagi pembaruan kemitraan iklim antara Indonesia dan Inggris dalam menghadapi krisis iklim secara inklusif dan berorientasi masa depan. ***