Ecobiz.asia – ASEAN, Pemerintah Jepang, dan United Nations Development Programme (UNDP) secara resmi meluncurkan Proyek ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling (ABCF) di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Inisiatif ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi biru berkelanjutan di Asia Tenggara melalui pengelolaan ekosistem karbon biru dan solusi pembiayaan inovatif.
Proyek yang didanai Pemerintah Jepang dan dilaksanakan oleh UNDP Indonesia ini berada di bawah koordinasi ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy (ACTF-BE), serta selaras dengan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN.
Baca juga: Inovasi Paranje, Upaya PHE ONWJ Pulihkan Ekosistem Terumbu Karang di Pantai Tangkolak Karawang
Fokus utama ABCF adalah identifikasi, pemetaan, dan penilaian stok karbon di ekosistem pesisir dan laut, seperti padang lamun dan lahan gambut, menggunakan teknologi satelit dan penilaian berbasis ilmu pengetahuan.
Proyek ABCF diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk dialog tingkat tinggi ASEAN dan mendorong mobilisasi pendanaan iklim bagi pemulihan dan perlindungan ekosistem pesisir.
“Ekonomi biru telah menjadi pendorong penting pertumbuhan kawasan, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya air,” kata Satvinder Singh, Deputi Sekjen ASEAN untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ia menambahkan bahwa pasar karbon biru kini muncul sebagai peluang pendapatan baru bagi negara-negara di kawasan.
Asia Tenggara tercatat menyimpan sekitar 33% padang lamun dunia dan hampir 40% lahan gambut tropis yang diketahui, menjadikannya kawasan strategis dalam mitigasi perubahan iklim. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan optimal karena kendala teknis, kebijakan, dan pembiayaan.
Baca juga: Di Forum ASEAN, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kemenhut Ungkap Potensi Kredit Karbon Hutan Bakau
Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Kiya Masahiko, menyatakan bahwa proyek ini merupakan bentuk komitmen Jepang terhadap ketahanan iklim dan perlindungan ekosistem. “Melalui kolaborasi strategis, kita dapat membangun platform regional untuk mengukur karbon biru dan mendorong pembiayaan sektor biru,” ujarnya.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura, menyebut ABCF sebagai solusi berbasis alam yang efektif dan hemat biaya. “Kami menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pembiayaan untuk memaksimalkan manfaat karbon biru bagi pembangunan berkelanjutan,” katanya. ***