Ecobiz.asia – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), United Nations Development Programme (UNDP), dan Pemerintah Jepang meluncurkan program Strengthening Livelihoods of Small-Scale Fishers and Promoting Sustainable Local Economic Development through the Blue Economy (SeaBLUE).
Inisiatif ini bertujuan memberdayakan nelayan skala kecil di Indonesia melalui pendekatan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Program SeaBLUE menjadi bagian dari implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045, sejalan dengan prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan pedesaan dan ketahanan pangan nasional.
Baca juga: KKP Tetapkan Dua Kawasan Konservasi Laut Baru, Luasnya Ratusan Ribu Hektar
“Nelayan di wilayah terpencil harus memiliki akses terhadap teknologi rendah karbon, pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang layak. Masa depan mereka tidak boleh terus dibayangi ketidakpastian,” ujar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, dalam peluncuran program tersebut di Jakarta, Kamis (19/6/2025)
SeaBLUE akan menjangkau lebih dari 1.600 nelayan skala kecil di Morotai (Maluku Utara) dan Tanimbar (Maluku), dengan komitmen inklusivitas melalui partisipasi perempuan minimal 30 persen.
Program ini mencakup pelatihan diversifikasi usaha, pengelolaan hasil tangkapan berbasis teknologi hijau, serta penguatan manajemen kelembagaan pesisir.
Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas nelayan kecil sebagai bagian dari fondasi ekonomi biru.
“Program ini mendorong peningkatan keterampilan, akses teknologi ramah lingkungan, dan transformasi menuju praktik perikanan yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim,” ujarnya.
SeaBLUE juga memperkenalkan inovasi seperti kapal listrik, pendingin bertenaga surya, dan cold storage berbasis energi terbarukan untuk menekan emisi karbon serta mengurangi kerugian pasca panen. Selain itu, sistem pendataan digital melalui KUSUKA akan diperkuat, dengan target pendaftaran 1.500 nelayan baru dan pelatihan bagi 100 petugas daerah.
Sistem perizinan kapal juga akan diperbarui melalui SIMKADA dan teknologi Automatic Identification System (AIS) berbasis QR code, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas rantai pasok perikanan.
Baca juga: Mengenal Indonesia Coral Bond, Inovasi Pendanaan Konservasi Terumbu Karang Ala KKP
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Pemerintah Jepang yang sebelumnya membangun infrastruktur perikanan di lokasi proyek melalui JICA.
“Kami bangga berkolaborasi untuk memperkuat mata pencaharian dan menjaga ekosistem laut,” kata Hajime Ueda, Minister of Economic Affairs and Development Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia.
Sementara itu, UNDP menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia. “Teknologi saja tidak cukup tanpa pemberdayaan komunitas pesisir, khususnya perempuan,” ujar Sujala Pant, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia.
Diproyeksikan sekitar 8.000 warga akan merasakan dampak langsung dan tidak langsung dari SeaBLUE, baik melalui peningkatan pendapatan, akses pada teknologi hijau, maupun penguatan kelembagaan lokal.
Sebagai bagian dari peluncuran, digelar diskusi panel bertajuk “Opportunities and Challenges for Small-Scale Fisheries in Indonesia” yang membahas integrasi teknologi terbarukan seperti kapal listrik dan sistem pendinginan ramah lingkungan untuk memperkuat ketahanan sektor perikanan skala kecil. ***